Tangerang Selatan – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi, dan Mutu Nuklir (PRTKMMN) bersama Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) menyelenggarakan kegiatan Pra Studi Kelayakan dalam rangka pengembangan kerja sama Official Development Assistance (ODA) Korea Selatan, Rabu (11/02).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung TMC dan fasilitas Reaktor Riset G.A. Siwabessy, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, Serpong, ini bertujuan memperkuat kapasitas Indonesia dalam pemantauan radioaktivitas lingkungan serta kesiapsiagaan darurat nuklir, seiring rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia.
Kepala PRTKMMN BRIN, Heru Prasetio, mengatakan bahwa penguatan riset keselamatan nuklir merupakan bagian dari strategi pembangunan energi nasional.
“Pemanfaatan energi nuklir harus disertai dengan kesiapan sistem pemantauan radioaktivitas lingkungan dan respons kedaruratan yang andal. Melalui kerja sama dengan KAERI, BRIN mendorong penguatan infrastruktur riset, teknologi, dan sumber daya manusia secara terintegrasi,” ujarnya.
Perwakilan KAERI, Hyuncheol Kim, menjelaskan bahwa program ODA ini dirancang untuk memperkuat kapasitas Indonesia secara menyeluruh, mencakup pengembangan laboratorium, penyediaan peralatan pemantauan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
“Dari puluhan proposal yang diajukan ke National Research Foundation Korea, hanya sembilan yang lolos ke tahap Pra Studi Kelayakan, dan kerja sama dengan BRIN menjadi salah satunya,” ia menjelaskan.
Ia menambahkan bahwa KAERI akan mendukung Indonesia melalui transfer teknologi, termasuk metode analitik, sistem survei radioaktivitas darat, laut, dan udara, teknologi berbasis drone, serta sistem pendukung pengambilan keputusan untuk tanggap darurat nuklir.
Sementara itu, perwakilan Korea Institute of Nuclear Safety (KINS), Daeji Kim, menyampaikan bahwa sistem pemantauan radioaktivitas lingkungan harus disesuaikan dengan karakteristik fasilitas nuklir di masing-masing negara.
“Pemantauan radioaktivitas merupakan elemen kunci keselamatan publik. Pengalaman Korea dalam membangun sistem pemantauan berlapis dan terintegrasi dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan data yang terstandar, tervalidasi, dan transparan guna menjaga kepercayaan publik, serta menilai kerja sama ODA Korea–Indonesia sebagai langkah strategis untuk membangun kapasitas nasional yang berkelanjutan.
Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, perwakilan BAPPENAS, Munihah, menyampaikan bahwa penguatan pemantauan radioaktivitas lingkungan dan kesiapsiagaan darurat nuklir sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah dan panjang. Menurutnya, keselamatan lingkungan merupakan bagian integral dari strategi industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Pengembangan sistem pemantauan radioaktivitas lingkungan mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong industrialisasi, pertumbuhan ekonomi hijau, dan perlindungan lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan penguatan sistem nasional pemantauan radiasi, termasuk pengembangan Indonesian Radiation Data Monitoring System (IRDMS),” ujarnya.
Dari sisi kebijakan riset, Dimas Irawan, Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN, menekankan bahwa riset dan inovasi harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.
“Riset tidak hanya berhenti pada publikasi, tetapi harus diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan berbasis sains menjadi fondasi penting dalam mendukung program strategis nasional, termasuk pengembangan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, ia menambahkan bahwa BRIN berperan aktif dalam menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah melalui policy brief, policy paper, dan kajian strategis yang mendukung kementerian dan lembaga, termasuk dalam percepatan persiapan pembangunan PLTN pertama di Indonesia.
Selain aspek kebijakan, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Kompetensi BRIN, Rahma Lina, menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan program energi nuklir nasional.
“BRIN mengembangkan berbagai program peningkatan kapasitas, mulai dari pelatihan, magang, hingga kerja sama internasional untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul di bidang teknologi nuklir, pemantauan radioaktivitas lingkungan, dan kesiapsiagaan darurat nuklir,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa program pengembangan kompetensi tersebut mencakup pelatihan teknis, latihan tanggap darurat, hingga penguatan kapasitas di bidang reaktor, radiofarmasi, dan teknologi nuklir untuk industri dan kesehatan.
Sejalan dengan itu, Direktur Manajemen Talenta BRIN, Ajeng Arum Sari, menyampaikan bahwa BRIN juga mendukung pengembangan talenta riset melalui berbagai skema pendidikan dan kolaborasi internasional.
“BRIN menyediakan program degree by research, magang mahasiswa, postdoctoral, serta joint research visit untuk memperkuat kolaborasi riset nasional dan internasional. Ke depan, kami berharap dapat memperluas kerja sama dengan universitas dan lembaga riset Korea,” ujarnya.
Melalui sinergi riset, kebijakan, dan pengembangan sumber daya manusia tersebut, kerja sama ODA Korea–Indonesia diharapkan mampu memperkuat kesiapan Indonesia dalam pemantauan radioaktivitas lingkungan dan kesiapsiagaan darurat nuklir, sekaligus mendukung agenda pembangunan energi nasional yang aman, berkelanjutan, dan berbasis sains.
Melalui kerja sama ini, BRIN berharap Indonesia tidak hanya siap dalam pengembangan energi nuklir nasional, tetapi juga mampu memperkuat perannya dalam kerja sama keselamatan radiasi dan nuklir di tingkat regional. (adl/ed: aj,MM)
Tautan:
