Tangerang Selatan-Humas BRIN. Dalam rangka memperkuat literasi dan komunikasi publik di sektor energi nasional, Forum Komunikasi Kehumasan Dewan Energi Nasional (DEN) menyelenggarakan koordinasi dan sinergi komunikasi publik lintas sektor.
Melalui kegiatan ini, para pengelola kehumasan kementerian dan lembaga anggota DEN berkolaborasi untuk menyamakan langkah dalam menyampaikan kebijakan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 secara edukatif dan berimbang.
“Pentingnya komunikasi publik lintas sektor agar kebijakan energi nasional dapat tersampaikan secara objektif, akurat, dan mudah dipahami masyarakat,” jelas Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), dalam Forum Komunikasi Kehumasan Dewan Energi Nasional (DEN) tahun 2025 di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Bacharuddin Jusuf Habibie, Tangerang Selatan, Jumat (24/10).
Menurutnya, forum ini menjadi wadah koordinasi dan sinergi komunikasi publik lintas sektor energi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. “Penyampaian informasi yang tepat berperan penting dalam menjaga pemahaman publik agar selaras dengan fakta dan kebijakan yang berlaku,” tambahnya.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap isu energi dipahami secara proporsional sesuai konteksnya. Untuk itu, peran humas dan komunikasi publik menjadi sangat strategis dalam memberikan informasi yang benar dan berimbang,” jelas Dadan.
Ia menambahkan, sinergi antarlembaga merupakan hal penting dalam membangun komunikasi publik yang efektif dan berkelanjutan.
“Tujuan utama komunikasi publik adalah menyampaikan informasi energi secara objektif melalui kerja sama yang baik, baik dilakukan bersama maupun oleh masing-masing lembaga sesuai perannya,” imbuhnya.
Literasi Publik Mengenai Energi Nuklir
Pada kesempatan yang sama, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) BRIN, Syaiful Bakhri, menekankan pentingnya peningkatan literasi publik mengenai energi nuklir secara objektif dan ilmiah.
“Selama ini nuklir sering dipersepsikan menakutkan, padahal secara teknologi justru efisien, andal, dan rendah karbon. Energi nuklir tidak bergantung pada kondisi iklim dan cuaca, memiliki masa operasi panjang, serta berkontribusi pada pengurangan emisi,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa tiga reaktor riset BRIN yang berlokasi di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong telah dimanfaatkan untuk berbagai bidang seperti produksi radioisotop untuk kesehatan, pemuliaan batu mulia, dan pengembangan bahan bakar nuklir.
“Kami berupaya meningkatkan pemahaman publik melalui edukasi sederhana, misalnya dengan membandingkan tingkat radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi nuklir yang aman dan bermanfaat,” tambahnya.
Keterpaduan Antara Kebijakan Energi dan Perlindungan Lingkungan
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Haruki Agustina, memaparkan strategi Indonesia menuju Net Zero Emission 2060 yang menekankan keterpaduan antara kebijakan energi dan perlindungan lingkungan.
“Semua pengembangan teknologi energi perlu sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Contohnya, peralihan dari bahan bakar minyak ke gas, atau optimalisasi potensi energi lokal seperti tenaga bayu di Indonesia Timur dan mikrohidro di Sumatra,” ujar Haruki.
Ia menegaskan, sinergi antara kebijakan energi dan industri menjadi penting agar inovasi yang dihasilkan mendukung pengurangan emisi sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dari sektor industri, Fauzan dari Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa industri memiliki peran besar dalam mendukung kebijakan energi nasional melalui penerapan konsep industri hijau.
“Industri hijau tidak hanya menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga menjaga fungsi lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, perusahaan industri dapat memperoleh sertifikat industri hijau jika memenuhi standar teknis dan manajemen yang efisien serta ramah lingkungan.
“Sektor industri menyumbang sekitar 34% emisi nasional dan 18% terhadap PDB. Karena itu, langkah dekarbonisasi menjadi penting agar industri Indonesia mampu memenuhi tuntutan global terhadap produk hijau,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan pengurangan emisi di sektor industri saat ini difokuskan pada empat sektor utama, yakni semen, pupuk, pulp dan kertas, serta logam, yang tengah melakukan transisi menuju energi bersih melalui pemanfaatan listrik dan panas bumi sebagai sumber energi alternatif.
Forum Kehumasan DEN 2025 menjadi sarana kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat komunikasi publik di sektor energi. Melalui kegiatan ini, diharapkan penyampaian informasi mengenai transisi energi dan kebijakan nasional dapat dilakukan secara edukatif, faktual, dan berimbang, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan Net Zero Emission 2060. (adl/ed: aj, mfs)
Tautan:
https://brin.go.id/news/125357/kolaborasi-kehumasan-brin-dan-den-bangun-literasi-energi-nasional
