Tangerang Selatan – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memperkuat sinergi untuk mempercepat pemanfaatan hasil riset, khususnya teknologi nuklir, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat teknologi tersebut. Komitmen ini mengemuka dalam kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie BRIN Serpong, pada Senin (29/6), dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, A. Abd. Waris Halid, mengatakan DPD RI memiliki peran strategis sebagai representasi daerah dalam mendorong penyebarluasan hasil riset dan inovasi agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih luas. Menurutnya, kolaborasi dengan BRIN penting untuk memperkuat hilirisasi hasil riset sehingga mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus mendukung pembangunan nasional.
“Kami siap berkolaborasi dengan BRIN agar hasil-hasil riset semakin bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga siap membantu menyosialisasikan berbagai inovasi sehingga dapat dikenal dan dimanfaatkan di daerah,” tutur Waris Halid.
Ia menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga pengembangan hasil riset perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Dalam hal ini, DPD RI berkomitmen memperkuat keterhubungan antara lembaga riset, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk melalui dukungan kebijakan sesuai kewenangannya.
Selain itu, Waris Halid mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas riset BRIN melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta peningkatan kegiatan edukasi dan diseminasi hasil riset kepada publik.
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) BRIN, Topan Setiadipura, menegaskan bahwa peningkatan literasi publik menjadi faktor penting dalam mendukung pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia. Menurutnya, komunikasi mengenai teknologi nuklir harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan dekat dengan kehidupan masyarakat.
Topan mengungkapkan bahwa teknologi nuklir beserta sistem keselamatannya terus berkembang secara signifikan. Karena itu, penyampaian informasi yang akurat menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai pemanfaatan teknologi nuklir di sektor kesehatan, industri, pangan, energi, dan lingkungan.
“Komunikasi publik perlu menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa teknologi nuklir memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Topan menyebutkan, sejumlah negara telah mengembangkan museum dan pusat edukasi nuklir sebagai sarana pembelajaran interaktif untuk memperkenalkan teknologi nuklir sejak usia dini. Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi referensi dalam memperkuat literasi sains di Indonesia.
Selain aspek edukasi, Topan juga menyoroti pentingnya penguatan kerangka regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi nuklir. Menurutnya, evaluasi regulasi secara berkala diperlukan agar tetap relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan.
“Prinsip keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Namun regulasi juga perlu cukup fleksibel agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan mendukung inovasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan pendekatan regulasi berbasis risiko (risk-informed regulation) dapat mendukung proses perizinan yang lebih efektif tanpa mengurangi standar keselamatan yang telah ditetapkan.
Dalam diskusi tersebut, BRIN dan Komite II DPD RI juga membahas pentingnya penguatan ekosistem inovasi nasional melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah. Sinergi antarpemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk mempercepat hilirisasi hasil riset, meningkatkan daya saing nasional, serta memperluas manfaat inovasi bagi masyarakat.
Menutup kunjungan kerja tersebut, Waris Halid berharap sinergi antara Komite II DPD RI dan BRIN dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan riset dan inovasi nasional sekaligus memperluas pemanfaatannya di berbagai daerah.
“Semoga apa yang kita laksanakan hari ini benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa dan kemajuan Indonesia,” pungkasnya. (adl/ed: aj,trs)
Tautan:
